Manuver hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dinilai berpotensi mengalihkan perhatian publik dari substansi perkara yang sedang diproses. Pernyataan itu disampaikan oleh Hendardi, Ketua Dewan Pembina SETARA Institute.
Hendardi menyampaikan pandangannya melalui pernyataan pers yang diterima oleh Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks diskusi publik bertajuk “Eks Jampidsus dan Manuver Politik di Balik Praperadilan: Sejauh mana Transparansi Kasus di Buka ke Publik?” yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Manuver hukum dan potensi pengalihan fokus publik
Menurut Hendardi, strategi hukum yang dilakukan oleh mantan Jampidsus berpeluang menggeser diskursus publik dari bukti dan fakta substantif perkara ke aspek prosedural atau politis. Isu seperti ini, kata dia, kerap menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat tentang inti perkara yang sedang berlangsung.
Perbincangan mengenai langkah hukum tersebut menjadi sorotan selama diskusi publik. Dalam forum itu, perhatian peserta terfokus pada implikasi terhadap transparansi proses hukum dan bagaimana publik memperoleh informasi yang akurat mengenai pokok perkara.
Pentingnya keterbukaan dalam proses praperadilan
Diskusi yang mengangkat tema praperadilan menekankan kebutuhan keterbukaan agar substansi perkara tetap terlihat jelas bagi publik. Hendardi menyorot perlunya akses informasi yang memadai sehingga masyarakat dapat membedakan antara strategi hukum yang bersifat teknis dan pokok perkara yang menjadi objek penyidikan atau penuntutan.
Dalam suasana yang kerap dipenuhi klaim dan kontra klaim, keterbukaan dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses peradilan dan penegakan hukum secara umum.
Dampak politisasi terhadap persepsi publik
Pergeseran fokus dari substansi perkara ke manuver hukum atau narasi politis dapat memengaruhi bagaimana masyarakat menilai kredibilitas lembaga penegak hukum. Ketika perdebatan bergeser ke ranah yang lebih politis, ruang untuk pembahasan bukti dan fakta teknis berisiko menyempit.
Hendardi mengingatkan bahwa pembicaraan publik seharusnya tidak hanya terjebak pada aspek prosedural semata, tetapi kembali kepada fakta yang menjadi dasar penanganan perkara agar penilaian publik berdasarkan informasi yang relevan.
Peran forum publik dalam memperjelas isu
Forum diskusi publik seperti yang berlangsung pada 15 Agustus dipandang memiliki peranan penting untuk menjelaskan berbagai lapisan persoalan seputar praperadilan dan transparansi kasus. Dengan dialog yang terbuka, diharapkan masyarakat dapat memperoleh konteks yang lebih jelas mengenai langkah-langkah hukum yang ditempuh dan batasan kewenangan pihak terkait.
Hendardi menyampaikan pandangannya dalam kerangka itu, menunjukkan kekhawatiran atas kemungkinan keluasan narasi yang mengaburkan inti perkara dan mengurangi fokus pada bukti substantif.
Permintaan klarifikasi dan kesadaran publik
Seiring dengan berkembangnya perdebatan publik, dorongan untuk klarifikasi dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait kerap muncul. Hendardi menegaskan pentingnya kesadaran kolektif agar masyarakat tetap menempatkan perhatian pada substansi perkara, bukan hanya pada aspek manuver yang bersifat taktik hukum atau politis.
Pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan itu menyoroti kebutuhan agar proses hukum berjalan transparan dan informasinya dapat diakses oleh publik sehingga evaluasi masyarakat atas penanganan perkara didasarkan pada fakta yang benar-benar relevan.
Diskusi publik tersebut memperlihatkan kekhawatiran sejumlah pihak terhadap potensi tergesernya fokus dari materi perkara ke strategi hukum yang dapat dimaknai sebagai langkah politik. Pandangan seperti yang disampaikan Hendardi menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak hukum pihak yang bersangkutan dan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.
Baca juga berita lainnya: