PPP DKI Protes Tantangan Hafalan Surah Ad-Dhuha yang Hadiahnya Minuman Beralkohol

DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta menyatakan keberatan atas sebuah tantangan hafalan yang berlangsung pada sebuah booth minuman beralkohol di festival musik di Ancol. Kontes yang meminta peserta melafalkan Surah Ad-Dhuha dan menawarkan minuman beralkohol sebagai hadiah itu menuai protes dari partai.

Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta, Muhammad Hatta, secara terbuka mengkritik penyelenggaraan tantangan hafalan tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, khamar atau minuman beralkohol dilarang, serta ibadah tidak boleh dilakukan dalam keadaan mabuk—landasan yang ia ambil dari ayat-ayat Al Quran yang relevan.

Tantangan Hafalan dalam Sorotan Publik

Dalam pernyataannya, PPP DKI merujuk pada larangan minuman beralkohol dalam Al Quran, serta aturan yang melarang melakukan ibadah dalam keadaan mabuk. Menurut Muhammad Hatta, klaim hadiah minuman beralkohol bagi peserta yang melafalkan ayat-ayat suci merupakan hal yang problematik dan menimbulkan keberatan dari pihaknya.

Rujukan ayat yang dikemukakan

Hatta menyebutkan Surah Al-Maidah ayat 90 sebagai dasar larangan khamar, serta ayat dalam Surah An-Nisa yang melarang ibadah dalam kondisi mabuk. Ia menekankan bahwa Islam memandang mabuk sebagai keadaan yang menghilangkan akal, sehingga mengaitkan praktik keagamaan dengan hadiah yang bertentangan dengan nilai tersebut dinilai tidak tepat.

Konteks acara dan lokasi

Insiden itu terjadi di area festival The Sounds Project yang digelar di Ancol, Jakarta Utara. Tantangan pelafalan kitab suci berlangsung di booth produk minuman beralkohol merek Newport, yang disebut dimiliki oleh perusahaan Orang Tua. Format permainan itu memicu reaksi karena menggabungkan unsur keagamaan dan promosi produk beralkohol.

Respons publik dan implikasi

Protes dari PPP DKI ini menyoroti ketegangan antara pelaksanaan aktivitas komersial dalam acara publik dan sensitivitas keagamaan masyarakat. Penolakan yang disampaikan pihak partai berfokus pada aspek etik dan kepatutan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan simbol atau praktik keagamaan.

Hingga pernyataan organisasi politik tersebut, pihak penyelenggara acara atau pemilik booth belum disebutkan memberikan respons resmi terkait protes. PPP DKI menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai agama ketika menyelenggarakan promosi produk di ruang publik yang bersifat umum dan dihadiri beragam lapisan masyarakat.

Pemerhatian atas kejadian ini memunculkan perbincangan lebih luas mengenai batas antara kreativitas pemasaran dan penghormatan terhadap keyakinan. Sementara itu, PPP DKI melalui juru bicaranya mengingatkan kembali ajaran agama sebagai rujukan dalam menilai kelayakan bentuk-bentuk promosi yang bersinggungan dengan ritual atau teks suci.

Kasus ini menjadi pengingat bagi penyelenggara acara dan pelaku usaha untuk mempertimbangkan sensitivitas budaya dan agama ketika merancang aktivitas promosi, terutama di acara yang bersifat publik dan menjangkau komunitas yang beragam. PPP DKI menyatakan akan terus memantau perkembangan dan menyampaikan keberatan jika praktik serupa terulang.