Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan konsolidasi yang dihadiri pimpinan dan pengurus federasi buruh dari berbagai daerah.

Kawal RUU Ketenagakerjaan menjadi kata kunci yang diusung pada pertemuan tersebut, di mana para peserta menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses legislasi agar hasilnya berpihak pada kepentingan pekerja. Mereka juga memperingatkan kesiapan melakukan aksi di jalan jika pemerintah dan DPR dinilai tidak serius.
Kawal Ruu Ketenagakerjaan dalam Sorotan Publik
Keputusan untuk mengawal RUU Ketenagakerjaan diambil dalam rangka Konsolidasi 500 pimpinan dan pengurus federasi buruh se-Indonesia yang digelar di Jakarta pada Kamis, 13 Agustus 2026. Pertemuan ini mempertemukan perwakilan dari berbagai federasi untuk menyatukan sikap dan langkah kolektif terkait pembahasan regulasi ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan itu, para peserta membahas langkah-langkah bersama yang akan ditempuh selama proses legislasi berjalan. Sikap resmi koalisi disepakati bersama sebagai jawaban atas dinamika pembahasan RUU yang dipandang krusial bagi nasib pekerja di berbagai sektor.
Sikap Tegas Koalisi dan Ancaman Aksi Jalan
Koalisi menyatakan kesiapan turun ke jalan sebagai opsi terakhir jika pembahasan RUU Ketenagakerjaan tidak dilaksanakan secara serius oleh pihak eksekutif dan legislatif. Pernyataan ini dimaksudkan sebagai tekanan politik agar agenda perlindungan pekerja mendapatkan perhatian memadai dalam setiap tahapan pembahasan.
Baca juga: Pemelintiran Konstitusi: Jangan Memelintir Konstitusi untuk Isu Pemakzulan Wakil Presiden
Ancaman aksi massa diserukan sebagai bentuk pengawalan publik terhadap proses kebijakan, memastikan aspirasi buruh tidak hilang dalam mekanisme politik. Koalisi menegaskan bahwa langkah-langkah konstitusional dan kolektif akan ditempuh untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Peran Federasi dan Soliditas Internal
Pertemuan konsolidasi menegaskan peran federasi buruh dalam mengorganisir dan menyelaraskan tuntutan. Soliditas internal menjadi modal utama koalisi untuk menjalankan pengawalan terhadap pembahasan RUU Ketenagakerjaan, dengan tujuan agar suara pekerja dari berbagai daerah tersampaikan secara terpadu.
Dengan menghadirkan pimpinan dan pengurus dari berbagai federasi, konsolidasi dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antarorganisasi sehingga upaya pengawalan dapat dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan sepanjang proses legislasi.
Harapan Koalisi terhadap Pemerintah dan DPR
KBPBI berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan keseriusan dan keterbukaan, termasuk memberikan ruang bagi partisipasi pekerja dalam perumusan norma-norma yang menyangkut hak dan perlindungan ketenagakerjaan. Koalisi menilai bahwa keterlibatan aktor terkait dalam dialog substantif penting untuk menghasilkan kebijakan yang adil.
Jika pembicaraan berjalan sesuai harapan, koalisi menyatakan akan terus mengawal dan berkontribusi dalam penyusunan aturan agar sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi buruh. Namun, jika dialog tidak berjalan, mereka siap mengambil langkah-langkah lanjutan sesuai keputusan bersama peserta konsolidasi.
Langkah-langkah yang dirumuskan dalam konsolidasi di Jakarta menandai fase awal pengawalan intensif terhadap RUU Ketenagakerjaan. Koalisi menegaskan komitmennya untuk tetap aktif memantau perkembangan pembahasan dan memastikan suara pekerja tetap berada di garis depan proses kebijakan.
Baca juga berita lainnya:
