Penjabat Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yuri Kemal Fadlullah menyerukan agar revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menekankan bahwa penyempurnaan aturan pemilu harus mampu mengatasi masalah suara yang tidak terakomodasi.
Menurut Yuri, setiap suara yang diberikan rakyat memiliki nilai yang sama dan semestinya dapat dikonversi menjadi representasi politik. Karena itu, revisi UU Pemilu perlu fokus pada mekanisme yang memastikan tidak ada suara sah yang terbuang akibat aturan teknis seperti ambang batas parlemen.
Upaya perbaikan kualitas demokrasi
Yuri menyampaikan bahwa revisi undang-undang ini sepatutnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas praktik demokrasi, bukan semata melakukan perubahan administratif. Perbaikan yang dimaksud mesti berorientasi pada keterwakilan dan keadilan politik bagi pemilih.
Dalam pandangan PBB, pembahasan revisi harus melibatkan berbagai pihak agar rumusan kebijakan yang dihasilkan mampu mencerminkan aspirasi publik. Proses legislasi diharapkan mengedepankan prinsip keterbukaan sehingga isu-isu yang berkaitan dengan representasi politik mendapat perhatian serius.
Suara rakyat dan mekanisme ambang
Isu pokok yang diangkat adalah bagaimana mekanisme pemilu saat ini dapat menimbulkan kondisi di mana sebagian suara sah tidak berbuah kursi atau representasi. Yuri menyoroti kondisi tersebut sebagai persoalan prinsipil: bila suara tidak diterjemahkan menjadi wakil di lembaga legislatif, maka hak politik pemilih tidak terwujud secara penuh.
PBB menilai bahwa perumusan ulang klausul-klausul yang berpotensi membuat suara menjadi sia-sia perlu menjadi bagian dari agenda revisi. Penekanan pada aspek konversi suara menjadi kursi menjadi krusial untuk memastikan legitimasi lembaga perwakilan tetap kuat di mata publik.
Peran partai politik dalam revisi
Sebagai organisasi politik, PBB mengajak partai-partai lain dan pemangku kepentingan untuk melihat revisi UU Pemilu sebagai kesempatan bersama untuk memperkuat sistem perwakilan. Yuri mengingatkan bahwa tanggung jawab kolektif diperlukan agar perubahan tidak melahirkan ketidaksetaraan baru dalam proses politik.
Dialog antar partai, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai penting agar setiap perubahan normatif memiliki dasar kajian yang komprehensif. Hal ini diperlukan agar revisi tidak sekadar menyesuaikan aturan teknis tanpa mempertimbangkan implikasi sosial dan politiknya terhadap pemilih.
Harapan PBB terhadap proses legislasi
PBB berharap pembahasan revisi UU Pemilu berjalan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sistem demokrasi. Fokus pada keterwakilan dan perlindungan hak pemilih menjadi titik tekan agar setiap suara memiliki peluang nyata untuk diakui dalam mekanisme politik.
Dengan menempatkan isu keterwakilan sebagai prioritas, partai politik dan pembuat kebijakan diharapkan dapat merancang regulasi yang menjaga agar partisipasi pemilih tidak berakhir sia-sia. Yuri menggarisbawahi pentingnya konsistensi antara prinsip demokrasi dan praktik penyusunan aturan pemilu.
Pernyataan PBB ini menegaskan bahwa revisi UU Pemilu bukan sekadar soal teknis undang-undang, melainkan upaya menjaga hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perwakilan politik yang setara dan adil.
Baca juga berita lainnya: