Koalisi Besar Buruh resmi didirikan sebagai wadah kolektif bagi serikat pekerja untuk mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Deklarasi yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026 itu melibatkan puluhan organisasi serikat pekerja yang menyatakan komitmen ikut serta dalam proses legislasi.
Dalam pernyataannya, koalisi menegaskan tuntutan agar pemerintah dan DPR membuka ruang dialog yang luas serta memastikan proses penyusunan regulasi berlangsung secara transparan dan tidak terburu-buru. Para peserta acara menyatakan kehadiran mereka sebagai bentuk pengawalan terhadap rumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Peran Koalisi Besar Buruh dalam Pengawalan RUU
Pendirian koalisi diposisikan sebagai respons kolektif terhadap rencana pembahasan undang-undang yang berdampak langsung pada pekerja. Koalisi menyatakan tujuan utamanya adalah mengawal seluruh tahapan pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar aspirasi buruh bisa tersampaikan dan diperhitungkan dalam produk hukum akhir.
Menurut pernyataan yang disampaikan saat deklarasi, pengawalan tersebut dimaksudkan untuk memastikan ada fasilitas komunikasi antara perwakilan buruh dengan pembuat kebijakan, serta agar proses pembahasan tidak berlangsung tertutup. Dengan demikian, koalisi berharap setiap pasal atau ketentuan yang disusun tidak merugikan kepentingan pekerja.
Struktur dan Klaim Perwakilan
Koalisi yang dibentuk mengumpulkan 16 konfederasi dan 147 federasi serikat pekerja. Dalam deklarasi, mereka mengklaim mewakili sekitar 90 persen kekuatan buruh nasional, sebuah klaim yang menunjukkan upaya konsolidasi luas di antara berbagai organisasi pekerja.
Penggabungan organisasi-organisasi tersebut dimaksudkan untuk menyatukan suara dan memperkuat posisi tawar dalam dialog dengan pemerintah serta DPR. Pernyataan resmi koalisi menekankan pentingnya representasi yang kuat agar pembahasan RUU mencerminkan kepentingan kaum pekerja secara komprehensif.
Tuntutan Utama: Dialog, Transparansi, dan Proses yang Tidak Terburu-buru
Dalam teks deklarasi, koalisi memusatkan tuntutannya pada tiga poin utama: keterbukaan ruang dialog, transparansi proses penyusunan, dan penolakan terhadap percepatan yang mengabaikan partisipasi publik. Mereka memandang ketiga hal ini sebagai prasyarat agar regulasi yang dihasilkan adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dialog yang diminta bukan sekadar formalitas; koalisi menekankan perlunya keterlibatan aktif perwakilan serikat pekerja dalam setiap tahap pembahasan, termasuk penyusunan draf, evaluasi pasal, hingga tahap harmonisasi. Transparansi disebut penting untuk menghindari munculnya pasal-pasal tiba-tiba yang berpotensi merugikan pekerja.
Respons Politik dan Harapan Koalisi
Deklarasi Koalisi Besar Buruh sekaligus menjadi upaya menekan ruang politik agar pembahasan RUU dilakukan secara inklusif. Dalam pernyataan bersama, mereka mendorong pemerintah dan DPR membuka akses dialog yang memadai sehingga seluruh kepentingan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dapat diakomodasi.
Koalisi juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau proses legislasi. Dengan posisi kolektif yang diklaim luas, mereka berharap dapat menjadi mitra yang konstruktif dalam pembahasan aturan, sembari menjaga hak-hak pekerja tetap menjadi perhatian utama.
Langkah Ke Depan dan Implikasi bagi Pembahasan RUU
Keberadaan koalisi diperkirakan akan mempengaruhi dinamika pembahasan RUU Ketenagakerjaan, terutama jika pihak berwenang merespons dengan membuka jalur konsultasi yang lebih sistematis. Bagi koalisi, pembentukan aliansi ini merupakan sinyal keseriusan organisasi pekerja untuk terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan.
Sementara itu, pemerintah dan DPR diharapkan dapat menanggapi dorongan untuk dialog dan transparansi. Jika ruang partisipasi dibuka lebih luas, proses pembahasan dapat berjalan dengan masukan yang lebih beragam sehingga menghasilkan regulasi yang seimbang antara kepentingan perlindungan pekerja dan kebutuhan dunia usaha.
Pendirian Koalisi Besar Buruh pada 1 Juli 2026 menandai babak baru pergerakan serikat pekerja dalam mengawal kebijakan ketenagakerjaan. Dengan mengorganisasi diri, para serikat berharap suara buruh tidak hilang dalam proses legislasi dan regulasi yang berdampak pada kehidupan kerja jutaan orang.
Baca juga berita lainnya: