Sikap atau pernyataan seperti ini, menurut pakar, bukan hal yang asing di kalangan mantan pejabat penegak hukum. Pernyataan tersebut cenderung mencerminkan persepsi tentang proses hukum yang sedang atau pernah dialami, serta mekanisme pembelaan diri dari pihak yang pernah menjabat di posisi yang berkaitan langsung dengan penanganan kasus.
Mengapa klaim dikriminalisasi muncul?
Pakar hukum menilai bahwa klaim semacam ini dapat muncul karena sejumlah faktor psikologis dan struktural: pengalaman dalam menangani perkara sensitif, pengetahuan tentang celah hukum, serta kepekaan terhadap taktik yang dianggap politis. Namun, penilaian akhir terkait kebenaran atau motif klaim tetap berada pada proses hukum dan pembuktian yang sah.
Penilaian pakar terhadap pernyataan Febrie
Salah satu akademisi hukum yang dimintai pandangan mengemukakan bahwa wajar bila Febrie menyampaikan klaim tersebut, mengingat kebiasaan profesionalnya semasa menjabat. Menurut pakar itu, perilaku menyampaikan bahwa tindakan tertentu merupakan kriminalisasi bisa menjadi refleksi dari cara kerja dan pola pikir yang terbentuk selama bertugas sebagai Jampidsus.
Dampak pernyataan terhadap persepsi publik
Pernyataan publik dari mantan pejabat tinggi penegak hukum berpotensi mempengaruhi opini publik. Ketika klaim dikriminalisasi muncul, masyarakat cenderung membagi pandangan antara yang memihak pada narasi tersebut dan yang menuntut bukti konkret. Kondisi ini dapat menimbulkan polarisasi dan menambah kompleksitas dalam menilai proses hukum yang sedang berlangsung.
Pakar menilai bahwa komunikasi yang hati-hati dari semua pihak—penyidik, penuntut, dan pihak yang merasa dikriminalisasi—penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Transparansi proses dan keterbukaan terhadap fakta menjadi kunci untuk meredam spekulasi yang tidak produktif.
Catatan soal peran Jampidsus
Jabatan Jampidsus selama ini berkaitan erat dengan penanganan perkara pidana khusus yang sering melibatkan isu kompleks dan sensitif. Pengalaman di posisi tersebut dapat membentuk pemahaman mendalam tentang dinamika penyidikan dan penuntutan, termasuk potensi konflik kepentingan atau intervensi di lapangan.
Karena itu, ketika mantan pejabat pada jabatan strategis mengeluarkan pernyataan soal kriminalisasi, pakar menganggap perlu dilihat dalam konteks pengalaman kerja dan gaya komunikasinya semasa menjabat. Namun, penilaian hukum tetap harus mengandalkan bukti dan prosedur yang berlaku.
Harapan terhadap proses hukum
Pakar hukum yang berkomentar menegaskan bahwa klaim maupun bantahan perlu diuji di ranah hukum. Proses peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan jalan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat diharapkan memberi ruang bagi mekanisme hukum untuk berjalan tanpa prasangka berlebihan.
Sejauh ini, pernyataan bahwa klaim dikriminalisasi adalah respons yang dianggap wajar oleh sebagian pengamat hukum, namun bukan pengganti proses pembuktian. Penilaian akhir menunggu hasil pemeriksaan dan putusan yang berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca juga berita lainnya: