Prof. Romli Atmasasmita meminta agar Tim 9 Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Romli menekankan pentingnya pengungkapan siapa pun yang diduga memiliki peran lebih besar di balik peristiwa tersebut.
Menurut Romli, penyelidikan tidak boleh berhenti pada nama yang sudah muncul, melainkan harus melacak jaringan keterlibatan yang lebih luas dan kemungkinan adanya pihak-pihak yang memberi perintah atau menggerakkan orang lain.
Keterlibatan Pihak Lain dalam Sorotan Publik
Sebagai pakar hukum pidana, Romli menyatakan bahwa indikasi adanya aktor lain dengan kekuasaan atau pengaruh yang lebih besar harus ditanggapi serius. Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum yang efektif mensyaratkan pembuktian seluruh rantai keterlibatan, bukan hanya menitikberatkan pada individu yang berada di permukaan kasus.
Dalam pernyataannya, Romli mengingatkan tim penyidik untuk membuka dan memeriksa seluruh aspek yang bisa mengungkap siapa sebenarnya yang mengarahkan atau memanfaatkan posisi pihak yang sudah menjadi tersangka atau terdakwa. Pengusutan semacam itu, menurutnya, penting untuk memastikan akuntabilitas yang menyeluruh.
Implikasi hukum Pasal 55 ayat (1) KUHP
Romli mengusulkan agar dugaan keterlibatan pihak lain dapat dijerat berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Pasal ini mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana, mereka yang memerintahkan, mereka yang turut serta, serta mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut.
Penafsiran Pasal 55 ayat (1) memungkinkan penyidik dan penuntut umum mengejar pertanggungjawaban tidak hanya terhadap pelaku langsung, tetapi juga terhadap pelaku intelektual dan pihak-pihak yang memberi instruksi. Romli menilai penerapan pasal ini relevan bila ada bukti yang menunjukkan peran komando atau koordinasi di luar nama yang sudah teridentifikasi.
Tuntutan transparansi dan kelengkapan bukti
Romli menegaskan bahwa pengusutan keterlibatan pihak lain harus dilaksanakan secara transparan dan berbasis bukti. Ia menekankan kebutuhan pencarian dokumen, pemeriksaan komunikasi, dan pemanggilan saksi yang relevan agar motif dan peran setiap pihak dapat dipetakan dengan jelas.
Selain itu, Romli mengingatkan bahwa penyidikan yang komprehensif membantu mencegah munculnya spekulasi publik dan memastikan proses hukum berjalan adil. Dengan bukti yang memadai, diharapkan keputusan penuntutan bisa menggambarkan keseluruhan konteks perkara, termasuk adanya aktor di balik layar jika terbukti.
Peran Tim 9 dalam proses penegakan
Permintaan Romli ditujukan khusus kepada Tim 9 di lingkungan Kejaksaan Agung, yang dianggap memiliki kapasitas untuk menangani perkara kompleks. Ia berharap tim tersebut memprioritaskan pengumpulan bukti yang dapat mengungkap kesinambungan peran antara pelaku langsung dan pihak lain yang diduga terlibat.
Romli juga mengingatkan agar proses investigasi mempertimbangkan keberimbangan antara perlindungan saksi dan kebutuhan menguak fakta. Pendekatan profesional dan prosedural dinilai krusial agar hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.
Dinamika hukum dan harapan penyelesaian
Romli menekankan bahwa penindakan terhadap keterlibatan pihak lain bukan semata soal menghukum, melainkan memastikan tata kelola yang benar dan mencegah terulangnya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, hanya dengan penegakan hukum yang menyeluruh, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat terjaga.
Ia juga berharap agar setiap langkah penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prinsip due process sehingga hak-hak semua pihak tetap dihormati. Penanganan yang cermat dan lengkap dinilai penting untuk memberi kepastian hukum bagi semua pihak terkait.
Romli menutup seruannya dengan menegaskan bahwa jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, penegak hukum wajib menjalankan segala ketentuan hukum yang tersedia, termasuk menerapkan Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan bukti yang ada. Pengusutan yang tuntas menurutnya menjadi kunci untuk menegakkan keadilan substantif dalam perkara ini.
Baca juga berita lainnya: